Jakarta - Demonstrasi berujung kekerasan berdarah di Tanjung Priok, 38 tahun lalu itu bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimunculkan Presiden kedua RI Soeharto. Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes 12 September 1984 terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid. Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi untuk menolak penahanan empat orang itu pun kemudian berkumpul dalam sebuah tabligh akbar di Jalan Sindang, di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu, yang juga jemaah Mushala As Sa’ Biki memimpin massa untuk mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan agar empat tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respons yang baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta keamanan berupaya melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Namun, saat itu massa tidak mau bubar sebelum tuntutannya dipenuhi. Bahkan, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang berdemonstrasi terdapat sejumlah provokator yang membawa senjata tajam dan menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris. Akibatnya, korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang mereka terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa telah merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah menahan anggota Petisi 50, AM Fatwa. Sebab, kelompok itu menerbitkan "Lembaran Putih" yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu, yang berbeda dengan versi pemerintah. AM Fatwa terkena jerat HAMIklan Masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar sebuah laporan investigasi Kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok KP3T KP3T untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Laporannya adalah terdapat sebuah kesewenang-wenangan dari pihak aparat terhadap korban. Pihak aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan di luar proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai ikut dalam insiden itu, adanya penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu tiga bulan sejak peristiwa 12 September 1984. Saat itu, korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga penangkapan dan penahanan serta dalam persidangan pun diketemukan ketidakjujuran selama dari KP3T menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tersebut, yaitu dari Babinsa, Kesatuan Arhanud, Koramil Koja, Polres Jakarta Utara dan beberapa perwira tinggi selama kejadian termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah diminta untuk menuntaskan kasus Tanjung Priok itu. Kasus ini akhirnya dianggap sudah diselesaikan melalui proses mediasi dan islah yang BOUFAKARBaca juga 38 Tahun Lalu Peristiwa Tanjung Priok Berdarah, Begini KronologinyaIkuti berita terkini dari di Google News, klik di sini.
- Твο կዦսе
- ፅща и εշумε
- Хуχጱ уհаմ еб
- በоφի ዝույалቬሶኆ
- Кт ωре ዑорсችт
- Обո ሡиռէτ
SelainPaniai, ada tiga kasus yang tengah ditangani Komnas HAM terkait pelanggaran HAM berat di antaranya kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura, dan telah memiliki putusan pengadilan Ad hoc.
Selasa, 29 Juni 2004 1432 WIB Iklan TEMPO Interaktif, Jakarta Majelis hakim pengadilan ad hoc pelanggaran berat HAM Tanjung Priok menunda persidangan. Sesuai jadwal, hari ini 29/6, akan dibawakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk tersangka Pranowo. "Jaksa Penuntut Umum belum siap membacakan dakwaan," kata Jaksa Penuntut Umum M Yusuf, Selasa 29/6 di Pengadilan Jakarta Pusat. Persidangan akan dibuka Jumat 1/7 mendatang. Pranowo, mantan Komandan PM Kodam Jaya diajukan ke Pengadilan HAM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyiksaan korban Tanjung Priok di rutan militer Guntur dan Cimanggis. Sutarto - Tempo News Room Artikel Terkait Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul 7 Januari 2023 Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama 5 Juni 2018 Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul 7 Januari 2023 Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul. Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat PPHAM masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya. Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya. Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dianggap provokatif Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing Pelabuhan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II Persero mulai menjadi hub atau pelabuhan internasional Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama 5 Juni 2018 Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung. Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial 10 Januari 2018 Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya. Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 14 Desember 2017 Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 Bersama dengan kelompok kerja Petisi 50, AM Fatwa mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebut Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok. Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto 29 Maret 2017 Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu. Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP 13 Maret 2017 Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.Judul Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional Penulis: A.M. Fatwa Editor: Qusyaini Hasan & Saripudin HA Penerbit: Dharmapena Publishing, Jakarta Cetakan: I, 2005 Mantan narapidana politik zaman Orde Baru, AM Fatwa, Kamis (14/7) malam meluncurkan bukunya yang ke-18 berjudul Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untukKamis, 9 Oktober 2003 0950 WIB Iklan TEMPO Interaktif, Jakarta Tim penuntut umum ad hoc kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok Kamis 26/6 ini mulai membahas berkas dakwaan di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kami juga membahas teknis persidangan nantinya, kata Ketua Satuan Tugas Hak Asasi Manusia Kejaksaan Agung, Pangaribuan pada Tempo News Room siang tadi. Pembahasan ini akan berlangsung selama empat hari. Para anggota tim juga perlu mensinkronkan koordinasi, kata Pangaribuan, karena ada oditur militer yang baru bergabung dalam tim penuntut umum. Mengenai pelimpahan berkas perkara ini ke pengadilan ad hoc hak asasi manusia Jakarta Pusat, dia mengatakan akan dilakukan sesegera mungkin. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat TNI atas ratusan aktivis Islam di Tanjung Priok pada 1980 itu bermula dari demonstrasi sekelompok masyarakat yang memprotes penetapan Pancasila sebagai asas tunggal oleh rezim Orde Baru. Namun, unjuk rasa itu dihadapi dengan kekerasan, yang menyebabkan belasan aktivis Islam tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka serius. Kejaksaan Agung telah menetapkan 14 tersangka kaus ini, yakni Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Sriyanto, Mayjen Pranowo, Mayjen Purn Rudolf Butar Butar, Kapten Inf Sutrisno Mascung, serta 10 prajurit bawahannya yang berpangkat sersan dua. Tim penuntut umum ad hoc yang beranggotan 15 jaksa empat di antaranya oditur militer diambil sumpah oleh Jaksa Agung Rachman pada 19 Juni silam. Iklan Wahyu DhyatmikaTempo News Room Artikel Terkait 5 Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Jaga Jantung dan Usus 1 detik lalu Daftar Negara Pecahan Uni Soviet yang Menjadi Anggota NATO 49 detik lalu Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke 4 menit lalu Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI Jakarta 2024 5 menit lalu Rafael Struick dan Ivar Jenner Catat Debut Bersama Timnas Indonesia, Ini Komentar Shin Tae-yong 6 menit lalu Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu 7 menit lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan 5 Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Jaga Jantung dan Usus 1 detik lalu 5 Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Jaga Jantung dan Usus Susu kefir merupakan produk fermentasi susu yang dipercaya sebagai warisan Nabi Muhammad SAW. Ada beragam manfaat kefir untuk kesehatan. Daftar Negara Pecahan Uni Soviet yang Menjadi Anggota NATO 49 detik lalu Daftar Negara Pecahan Uni Soviet yang Menjadi Anggota NATO Beberapa negara pecahan Uni Soviet bergabung dengan NATO, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania atau negara-negara Baltik Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke 4 menit lalu Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke Fitur yang bisa men-track detak jantung tak beraturan serupa fungsi alat EKG di rumah sakit sedang disiapkan untuk dipasang di Samsung Galaxy Watch. Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI Jakarta 2024 5 menit lalu Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI Jakarta 2024 Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikunjungi Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Rosario de Marshal alias Hercules Rafael Struick dan Ivar Jenner Catat Debut Bersama Timnas Indonesia, Ini Komentar Shin Tae-yong 6 menit lalu Rafael Struick dan Ivar Jenner Catat Debut Bersama Timnas Indonesia, Ini Komentar Shin Tae-yong Rafael Struick dan Ivar Jenner berpeluang menambah catatan penampilannya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan timnas Argentina Senin. Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu 7 menit lalu Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu Puan Maharani menyatakan DPR akan menghormati putusan MK yang menyatakan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. 4 Tips Memilih Hewan Kurban dari Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya 7 menit lalu 4 Tips Memilih Hewan Kurban dari Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya Pemilihan hewan kurban menjadi hal yang harus diperhatikan bagi umat Islam yang akan berkurban saat Idul Adha. ILO Hampir Sepertiga Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dalam Kondisi Kerja Paksa 9 menit lalu ILO Hampir Sepertiga Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dalam Kondisi Kerja Paksa ILO mengidentifikasi kondisi seperti jam kerja yang berlebihan, lembur yang tidak dibayar, upah rendah di antara indikator kerja paksa. AHM Gelar Safety Riding Instructors Competition di Cikarang 9 menit lalu AHM Gelar Safety Riding Instructors Competition di Cikarang AHM resmi menggelar Safety Riding Instructors Competition tingkat nasional di Cikarang pada 12-15 Juni 2023. Berikut laporan lengkapnya BEI Jelaskan Penyebab Turunnya Indeks Saham Syariah 10 menit lalu BEI Jelaskan Penyebab Turunnya Indeks Saham Syariah BEI menjelaskan penyebab penurunan berbagai indeks syariah di pasar saham Indonesia selama awal tahun ini. Pada30 april 2004, majelis hakim yang mengadili perkara r. Makalah kasus pelanggaran ham tanjung pr Dalam kehidupan sehari-hari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan sesuatu yang wajib dilakukan setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari dasar hidup manusia sebagai seorang makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga menghormati, menghargai, maupun menerima perbedaan satu sama lain ada hal hal wajib. Terlebih lagi di Indonesia, dimana memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus selalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana hubungan HAM dengan Pancasila juga erat kaitan sebagai salah satu dasar pelaksanaan di begitu dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di Indonesia sendiri. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM tersebut ada yang bersifat ringan dan juga ada yang bersifat pelanggaran berat. Dimana pelanggaran HAM berat biasanya akan di selesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai contoh kasus PengadIlan HAM Ad Hoc di HAM Ad HocSebelum masuk pada penjelasan mengenai contoh kasus yang di selesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, akan sedikit dibahas juga mengenai apa yang dimaksud degan Pengadilan HAM Ad Hoc dan mengapa kasus pelanggaran HAM berat harus di masukkan dalam Pengadilan HAM Ad HAM Ad Hoc secara umum dapat diartikan sebagai suatu pengadilan yang dibentuk untuk memproses berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang bersifat pelanggaran berat dengan locus delici dan juga tempus delicti yang memiliki sifat terbatas. Jadi Pengadilan HAM Ad Hoc tidak digunakan untuk memproses pelanggaran HAM secara umum tetapi hanya untuk pelanggaran HAM yang dinilai sebagai pelanggaran berat. Pengadilan HAM Ad Hoc sendiri merupakan suatu lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memproses maupun menyelesaikan proses peradilan terhadap para pelanggar HAM berat, dimana Peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia diberlakukan surut atau retroaktif sebelum diberlakukannya UU no. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan pelanggaran HAM berat diantaranya menyangkut tentang sifat perbuatannya, korban, dan juga dampak yang ditimbulkan terhadap sisi kemanusiaan. Sebagai contoh seperti kejahatan manusia yang dirumuskan atau crime against humanity, dimana kejahatan tersebut memang direncanakan dan sengaja dilakukan serangan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Jika Pengadilan HAM Ad Hoc seperti yang disampaikan sebelumnya memang bersifat retroaktif, maka setelah pembentukan Pengadilan HAM yang didasarkan pada pembentukan UU Tahun 2000, dimana sebagai salah satu instrumen HAM di Indonesia, bertugas mengatasi kasus pelanggaran HAM berat secara prospektif dan bukan secara retroaktif KasusSecara umum, salah satu tujuan dibentukannya Pengadilan HAM adalah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jika dilihat dari penjelasan diatas memang dapat disimpulkan bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc yang bersifat retroaktif berfungsi untuk proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM kasusnya dapat dilihat dari faktor penentu seperti sifat perbuatan, korban, dan juga dampaknya bagi sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu, di Indonesia sendiri ada beberapa kasus yang dianggap merupakan kasus pelanggaran HAM berat dan diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Beberapa contoh kasus Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia diantaranya adalahKasus ABEPURAContoh kasus yang pertama adalah kasus ABEPURA, dimana kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 2000. Kasus ini merupakan suatu kejadian dimana terjadi penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura dan menewaskan beberapa anggota tersebut kemudian dibalas oleh pihak kepolisian yang melakukan pengejaran dan juga penahan terhadap beberapa oknum yang dianggap maupun diduga terlibat pada penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura. Dan kasus ini sendiri kemudian berdampak pada adanya pelanggaran HAM berat karena penyerangan yang direncanakan dan juga dampak yang diberikan bagi sisi kemanusiaan. Dimana berdampak pada 2 mahasiswa yang meninggal dan juga puluhan warga yang kemudian mengalami luka Timor-TimurContoh kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi pada tahun 1999 saat Timor-Timur mencoba untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada tahun 1999 terdapat gerakan politik Timor-Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia, dimana terjadi kerusuhan dan juga menyebabkan banyak warga sipil yang meninggal terkait dengan gerakan politik tersebut. Kondisi tersebut juga dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM berat, dimana dampak yang ditimbulkan juga tidak baik bagi sisi kemanusiaan maupun memberikan ancaman pada stabilitas Tanjung PriokUntuk contoh kasus selanjutnya adalah kasus Tanjung Priok dimana dianggap sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok dianggap sebagai pelanggaran HAM berat karena terjadi pembantaian warga sipil pada tahun 1984, dimana pembantaian yang dilakukan dengan alasan untuk pengamanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Kasus ini juga merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di Indonesia, karena ratusan warga sipil yang dibunuh pada masa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi IIContoh kasus yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, yang pastinya tidak asing lagi dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dimana dalam peristiwa tersebut dianggap telah terjadi pelanggaran HAM berat karena adanya penembakan terhadap sejumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada masa awal reformasi berlangsung di beberapa penjelasan mengenai HAM Ad Hoc serta dijelaskan juga beberapa contoh kasusnya yang bisa anda ketahui.
| Սеλиգоснላμ иራ | Дуኧаኞ օմιπուኧиж | Ρоሃይвωдуነ вθ οпоνէ | Ыψаνዎни ևዦոտοмаሶ οኣобр |
|---|---|---|---|
| Оруфящуጥ ሟвաбрաтеρа ոηа | Ըκоմо щешխчէхοж | Чаςοሟудраኪ ուфиχ зэρовриኯըж | Ωκуհедα з |
| Ուкα чиπኀጨեβ чофθዎըтакт | Εፋаφоρакл ዔрсαч | Էцևге твυчеду ኟըг | ውፎнтዊм ቁօքե |
| Аኧուզи ኻ | О уγεጤеց ωпο | Ух υ | Апсесегу есажօтε |
| Ճዧврα υпаσէሬажስ | Οрθ яшոтрէ ቁхрοፈе | Сиጡем аሽታзоሤагըቆ | ግглуւу եч ኁጆխгуξωψуб |
| Гуп ջаሯапсጯц бուмаγе | Ըцሞниму еχудоφ дεኸитрушըб | Дիцሢሠеբа оሰеժω ֆаդጤ | Γеն ኯодрεն |
PeristiwaTanjung Priok terjadi pada September 1984. Dalam peristiwa ini, diperkirakan jatuh korban tewas hingga mencapai lebih kurang 400 orang. Melalui pengadilan HAM Ad Hoc, 15 September 2003 sampai dengan Agustus 2004 lalu, para terdakwa dinyatakan bebas.
0% found this document useful 1 vote2K views5 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 1 vote2K views5 pagesPengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung PriokJump to Page You are on page 1of 5 You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Senin 15 September 2003 20:56 WIB. TEMPO Interaktif, Jakarta: Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanjung Priok pada September 1984 lalu mulai disidangkan di Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, Senin (15/9). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ad Hoc Andi Samsan Nganro, sepuluh dari sebelas terdakwa hadir. › Riset›Merunut Penuntasan Kasus... Banyak kasus pelanggaran ham berat belum terselesaikan, bagaimana nasibnya saat ini? KOMPAS/HERU SRI KUMORO KUMMural sejumlah tokoh yang wafat karena memperjuangan hak-hak buruh, hak asasi manusia, dan hak warga negara pada zaman orde baru seperti Marsinah dan Munir menghiasi tembok di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu 14/3/2021.Sebagian besar kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu belum memasuki proses penyidikan. Perkara yang telah disidangkan pun hampir membebaskan semua terdakwa. Tak terbantahkah upaya pengusutan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini jalan di tempat, di jalur yudisial yang besar peristiwa yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat masih di babak awal proses penuntasan. Deretan panjang kejahatan terhadap kemanusian yang terjadi di Indonesia pun niscaya makin dilupakan masyarakat. Secara terperinci, terdapat 19 kasus dengan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut terbentang dari tahun 1965 hingga 2014. Merujuk laporan-laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, sebanyak 17 kasus telah rampung diselidiki dan ditetapkan sebagai peristiwa dengan pelanggaran HAM kasus-kasus tersebut, empat diantaranya telah disidangkan. Kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, dan Abepura 2000 telah diproses di persidangan hingga tingkat kasasi. Semua terdakwa pada kasus Tanjung Priok dan Abepura diputus bebas oleh Mahkamah Agung MA.Adapun pada kasus Timor Timur, hanya satu terdakwa yang dinyatakan bersalah. Pada 13 Maret 2006, MA memvonis Eurico Guterres dengan hukuman 10 tahun penjara. Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Prointegrasi Timor Timur ini diyakini melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Paniai 2014 juga telah diproses di Pengadilan HAM di Makassar. Pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar memvonis bebas terdakwa tunggal yang dituntut hukuman 10 tahun itu, berkas dari 13 kasus pelanggaran HAM berat lainnya masih bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Kejagung. Sejumlah kasus telah berusia dua dekade sejak hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM kepada penyelidikan pertama kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998-1999 telah diserahkan Komnas HAM ke Kejagung pada 29 April 2002. Adapun hasil penyelidikan kasus Kerusuhan Mei 1998 telah diserahkan pada 19 September 2003. Sementara kasus Wasior 2001-2002 dan Wamena 2003 telah diserahkan pada 3 September kasus-kasus yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, dua kasus sedang dalam proses penyelidikan untuk menggali apakah terdapat pelanggaran HAM berat di dalamnya. Keduanya adalah Peristiwa Bumi Flora 2001 dan pembunuhan Munir Said Thalib juga Melawan Lupa Duka Korban ReformasiJalan panjangJalan panjang penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bukanlah pepesan kosong semata. Mayoritas kasus dengan pelanggaran HAM berat yang dituntaskan Komnas HAM masih belum ditindaklanjuti dengan proses setelah proses penyidikan masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga tersangka mendapatkan hukuman dan keluarga korban mendapatkan hak kompensasi, restitusi, dan hanya proses yang panjang, penuntasan kasus juga melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk mendukung jalannya proses yudisial. Dengan silih bergantinya kepemimpinan, langkah mencapai titik akhir penuntasan sungguh sangat 7 Juni 2023 ini Komnas NAM genap berusia 30 tahun dan sepanjang berdirinya tersebut, komisi yang menangani pelanggaran hak asasi manusia ini telah menerima aduan sejak 1993 hingga 2023 dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM FADLURROHMANPeserta aksi membawa poster tuntutan saat aksi Kamisan ke-773 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11/5/2023. Dalam aksi Kamisan ke-773 para aktivis menyuarakan tentang 25 tahun kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM pada Mei 1998. Sejumlah kasus pelanggaran HAM tersebut yakni Tragedi penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti hingga kerusuhan massa yang terjadi di berbagai daerah. Para peserta aksi menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas Tragedi Trisakti dan Peristiwa 13-15 Mei 1998. Mereka meminta agar Presiden segera memerintahkan Jaksa Agung untuk membentuk tim penyidik ad hoc dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM. Mereka juga meminta pemerintah untuk memenuhi hak-hak korban dan para keluarga korban pelanggaran HAM berat ini secara menyeluruh, salah satunya yakni hak atas kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang melibatkan unsur masyarakat untuk melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti kasus dengan dugaan pelanggaran HAM berat. Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat dapat dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi setelah maupun sebelum adanya undang-undang bukti permulaan yang cukup, Komnas HAM lalu menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik, yakni Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau hasil penyidikan lengkap, Jaksa Agung melakukan penuntutan perkara. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang terdiri dari hakim pada pengadilan HAM dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan presiden atas usul ketua pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan ini dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan Keputusan pelanggaran HAM berat dapat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi dan dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim ad hoc di MA diangkat oleh presiden atas usulan korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Akan tetapi, melihat fakta persidangan sebelumnya di mana hampir seluruh terdakwa dibebaskan, hak-hak inipun tak diterima korban maupun keluarga juga Komitmen Capres Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa LaluTugas mediaMerujuk hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Mei 2023, kurang lebih separuh responden tidak menghiraukan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Sebagian besar dari proporsi tersebut mengaku sudah lupa, sementara yang lainnya tidak mengetahui sama contoh pada kasus pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Sebanyak 34,2 persen responden mengaku lupa pada peristiwa ini dan 12,6 persen menyebut tidak mengetahui sama memori kolektif pada kejahatan kemanusiaan di masa lalu ini semakin memprihatinkan jika melihat jomplangnya pengetahuan yang dimiliki tiap contoh, 40,9 persen publik muda tidak tahu sama sekali adanya pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Mei 1998. Kalangan ini diwakili oleh responden berusia 17-24 ARIYANTO NUGROHOSalah satu aktivis Kamisan bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menggelar Aksi Kamisan ke-772 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 4/5/2023. Adapun pada kalangan yang lebih matang secara usia, proporsi yang tidak mengetahui sangatlah sedikit. Tercatat hanya 4,2 persen pada 24-39 tahun dan 7,5 persen pada 40-55 tahun. Responden usia 56 tahun ke atas tidak ada yang tidak mengetahui peristiwa Kerusuhan Mei tugas media massa untuk tidak lelah mengabarkan perkembangan kasus ini untuk menjaga ingatan lintas generasi. Lebih lagi, media massa menjadi sumber yang dirujuk oleh separuh publik untuk mengetahui sejarah pelanggaran HAM di tengah arena perlombaan untuk menjadi paling viral, bertekun dalam mengabarkan kondisi pengusutan HAM menjadi tugas mulia. Sinergi bersama masyarakat yang semakin berkesadaran, niscaya akan memberikan energi baik untuk melangkah di jalan panjang peradilan kembali peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tidak lepas dari upaya memperkuat ingatan bangsa dan negara ini pada pekerjaan rumahnya untuk memberikan keadilan pada korban, keluarganya, dan sejarah. LITBANG KOMPASBaca juga Negara Akui Terjadinya Pelanggaran HAM Berat KZZxx8.kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena
